Komisi V DPR RI meminta Badan Pelaksana (Bapel) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya_Madura (BP-BPWS) untuk bekerja sama dengan investor-investor swasta membangun lingkungan kawasan jembatan Madura.

            Usulan ini disampaikan anggota Komisi V Riswan Tony saat rapat dengar pendapat dengan BP-BPWS dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS), Selasa (6/12) yang dipimpin Nusyirwan Sujono.

            Riswan Tony mengatakan, sulit rasanya ingin mempercepat penataan lingkungan di kawasan jembatan Suramadu ini jika tanpa bantuan dari pihak-pihak swasta, karena dana yang dibutuhkan sangat besar sekali.

            Selain itu, jika dibiarkan terus menerus seperti sekarang, kawasan tersebut menjadi kawasan yang kumuh tidak tertata dengan baik karena semakin banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar kawasan tersebut.

            Anggota Komisi V lainnya Sadarestuwati menambahkan, kalau semakin banyak pedagang yang berjualan di situ. Tentunya akan semakin sulit buat pemerintah setempat untuk memindahkan pedagang-pedagang tersebut. “Ini tidak mudah memindahkan pedagang yang sudah terlanjur lama berjualan di situ,” kata Sadarestuwati.

            Estu meminta penjelasan sejauh mana tahapan-tahapan yang telah dilakukan BP-BPWS untuk menangani permasalahan ini.

            Hal senada juga dikatakan anggota dari Fraksi PPP H. Usman Jafar, pengembangan Pulau  Madura dan jembatan Suramadu dapat mencontoh pengembangan Tanjung Bunga yang ada di Makassar.

            Jika dilihat sejarah Tanjung Bunga, dulu tempat tersebut kosong dan tidak ada daya tariknya sama sekali. Kemudian Pemerintah setempat menggandeng investor-investor swasta untuk bekerja sama memajukan wilayah tersebut dan jadilah tempat tersebut menjadi kawasan menarik yang sangat diminati pengunjung.

            Tentunya, kata Usman, Pemerintah setempat juga perlu menggandeng investor-investor swasta yang cukup terkenal dan sudah terbukti melakukan pengembangan suatu kawasan dengan baik.   

            Kalau punya lahan yang cukup luas, rasanya tidak sulit untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan menarik. Apalagi Pulau Madura berdekatan dengan kota besar seperti Surabaya.

            Jadi dari segi marketing cukup kuat dan dari daya beli pun sangat bagus untuk menarik wisatawan-wisatawan lokal berkunjung ke daerah tersebut. Dengan berkembangnya kawasan tersebut menjadi kawasan wisata, otomatis perokonomian masyarakat setempat akan berkembang dengan baik.

            Jembatan Suramadu adalah investasi yang sangat mahal, dengan adanya jembatan tersebut diharapkan perekonomian di Pulau Madura dapat tumbuh semakin baik dan ini perlu terobosan-terobosan untuk memulainya,” katanya.  

            Kepala BP-BPWS Moh. Irian mengatakan, BPWS berencana mengembangkan tiga kawasan yakni kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura, kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya dan kawasan khusus sisi Madura.

            Kegiatan yang akan dilakukan dibagi dalam tiga tahapan, tahap 5 tahun pertama (2010-2014), tahap lima tahun ke dua (2015-2019) dan tahap lima tahun ke tiga (2020-2024).

            Sasaran lima tahun pertama yang direncanakan adalah tersedianya rencana rinci, sistem perijinan, terbangunnya kawasan industri sebesar 15 persen dan terbebasnya lahan jalan penghubung ke pelabuhan peti kemas.

            Sasaran lima tahun berikutnya, terbangunnya kawasan industri 50 persen, beroperasinya pelabuhan peti kemas 80 persen, beroperasinya jalan tol ke pelabuhan peti kemas dan tersedianya air bersih dan tenaga listrik untuk keperluan industri.

            Sedang untuk sasaran 15 tahun ke depan adalah, kawasan industri yang terbangun 100 persen, jalan tol ke pelabuhan peti kemas terbangun 100 persen, beroperasinya pelabuhan peti kemas juga 100 persen, terbangunnya air bersih 2.000 liter/detik dan terbangunnya listrik 600 MW.

            Antisipasi Konflik

            Sementara untuk Bapel BPLS, dalam salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Nusyirwan Sujono mengatakan, dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sosial di sekitar luapan lumpur Sidoarjo, Komisi V DPR RI meminta BAPEL-BPLS untuk mempertimbangkan mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan mendorong penyelesaian Revisi ke empat Peraturan Presiden (Perpres).

            Untuk mengantisipasi konflik sosial ini, Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS menyarankan BPLS menambah SDM yang mengerti betul untuk mengatasi permasalahan sosial. Seperti, SDM dari Psikologi, ahli komunikasi massa atau dari antropolog. (tt)